JEMBER - Kota yang makin sibuk ternyata membawa persoalan yang ikut bertambah. Jalan semakin ramai. Aktivitas perdagangan tumbuh. Mobilitas warga meningkat. Pedagang kaki lima ikut berkembang. Di saat yang sama, warga kota berhadapan dengan kemacetan, banjir, sampah, harga kebutuhan pokok hingga persoalan keamanan.
Lima persoalan itu bukan sekadar daftar keluhan. Hasil Survei Persepsi dan Prioritas Masalah Masyarakat Perkotaan Kabupaten Jember 2026 yang dilakukan PAR Strategy Center (PSC) menunjukkan, persoalan-persoalan tersebut justru saling berkaitan dan membutuhkan penanganan yang tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
Ada temuan yang menarik. Ketika ditanya persoalan yang paling banyak dirasakan, sampah dan lingkungan berada di urutan pertama. Sebanyak 105 responden menyebut persoalan tersebut. Berikutnya harga kebutuhan pokok 90 responden, keamanan 80 responden, tingginya biaya hidup 70 responden, banjir 67 responden, dan kemacetan 63 responden.
Tetapi ketika warga diminta memilih satu persoalan yang paling utama, jawabannya berubah. Kemacetan berada di posisi pertama. Setelah itu menyusul banjir, sampah dan lingkungan, harga kebutuhan pokok, serta keamanan. Artinya, bagi warga perkotaan Jember, persoalan kota tidak sesederhana mana yang paling sering dirasakan.
Ada juga persoalan yang paling sering hadir. Ada pula persoalan yang dianggap paling mendesak untuk segera diselesaikan. Dalam pertanyaan tiga persoalan paling mendesak, kemacetan dan banjir bahkan sama-sama dipilih 85 responden. Keamanan dipilih 72 responden, harga kebutuhan pokok 61 responden, sedangkan pengangguran 30 responden.
Peneliti Utama PAR Strategy Center, Ahmad Deni Rofiqi, melihat temuan itu sebagai tanda bahwa karakter persoalan perkotaan di Jember semakin kompleks. Masyarakat, kata dia, tidak lagi melihat persoalan kota sebagai isu yang berdiri sendiri.
“Survei ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi melihat persoalan perkotaan sebagai isu yang berdiri sendiri. Kemacetan, banjir, sampah, stabilitas harga kebutuhan pokok, hingga keamanan saling berkaitan dan membutuhkan kebijakan yang terintegrasi,” ujar Deni, dalam rilis hasil survei di sebuah rumah makan kawasan Jl. Tawang Mangu, Kelurahan Antirogo, Sumbersari, Jember, Jawa Timur, Sabtu (8/8/2026).
Memang, sulit memisahkan satu persoalan dengan persoalan lainnya. Kota yang makin aktif berarti mobilitas warga meningkat. Aktivitas perdagangan tumbuh. Kawasan ekonomi berkembang. Sektor informal, termasuk PKL, ikut bertambah. Tetapi pertumbuhan aktivitas itu membutuhkan ruang kota yang juga ditata.
PSC menilai dinamika tersebut perlu direspons melalui penataan ruang yang lebih baik. Persoalan transportasi, banjir, sampah, keamanan, harga kebutuhan pokok, dan ruang publik tidak cukup diselesaikan melalui kebijakan sektoral.
Soal banjir, misalnya. Persoalan ini bukan hanya muncul dalam persepsi warga. Data yang digunakan PSC menunjukkan jumlah kejadian banjir di Kabupaten Jember meningkat dari 11 kejadian pada 2023 menjadi 31 kejadian pada 2024.
Di kawasan perkotaan, Patrang dan Kaliwates termasuk wilayah yang mencatat frekuensi kejadian banjir relatif tinggi. Dua kecamatan tersebut bukan wilayah pinggiran. Di sanalah pusat pemerintahan, perdagangan, dan permukiman berada.
Banjir, kata Deni, akhirnya bukan sekadar persoalan air yang menggenang. Ia juga bersinggungan dengan aktivitas warga. Dengan lalu lintas. Dengan perdagangan. Dengan permukiman. Dan, pada akhirnya, dengan bagaimana sebuah kota mengelola ruangnya.
“PSC juga mencatat data Portal Satu Data Kabupaten Jember yang menunjukkan banjir masih menjadi ancaman bencana paling dominan sepanjang 2025,” papar Deni.
Persoalan lain yang tak kalah berat adalah sampah. Saat survei berlangsung, Pemerintah Kabupaten Jember menutup Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Pakusari mulai 1 Juni 2026 dengan tidak lagi menerima kiriman sampah organik.
PSC menilai kondisi itu menjadi indikator bahwa persoalan persampahan Jember telah memasuki fase yang semakin serius. TPA Pakusari dibangun sejak 1991 dengan luas 6,8 hektare. Selama ini tempat tersebut melayani sampah dari kawasan perkotaan dan sejumlah kecamatan di sekitarnya.
Masalahnya bukan semata-mata apakah tempat pembuangan akhir masih mampu menampung sampah. Ada persoalan yang jauh lebih awal: dari mana sampah itu berasal dan bagaimana sampah dikelola sebelum sampai ke tempat pembuangan akhir.
“Karena itu, PSC melihat persoalan sampah juga berkaitan dengan perilaku, partisipasi, dan kepatuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah berkelanjutan,” jelas Deni.
Tekanan lain datang dari dapur rumah tangga. Harga kebutuhan pokok menjadi persoalan yang dirasakan 90 responden. PSC mengaitkannya dengan kondisi ekonomi pada pertengahan 2026 yang diwarnai gejolak nilai tukar rupiah, fluktuasi harga BBM, serta kenaikan harga kebutuhan pokok.
Dalam rilis tersebut juga disebutkan adanya aksi masyarakat dan mahasiswa di Jember yang menyoroti persoalan ekonomi, harga BBM, harga kebutuhan pokok, serta tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Sementara itu, persoalan keamanan juga masuk lima besar. PSC memang tidak menggunakan data penelusuran digital untuk menyimpulkan jumlah kriminalitas. Penelusuran melalui Google hanya digunakan untuk melihat tingginya perhatian publik terhadap isu seperti pencurian, curanmor, dan begal.
Karena itu, Deni menegaskan, data tersebut tidak bisa dibaca sebagai jumlah kejadian kriminal yang sebenarnya. “Namun setidaknya menunjukkan satu hal: rasa aman masih menjadi perhatian warga kota,” jelasnya.
Lima Jalan Keluar
Lantas, apa yang harus dilakukan? PSC tidak berhenti pada daftar persoalan. Lima rekomendasi telah disiapkan. Untuk kemacetan, misalnya, pendekatannya tidak hanya menambah kapasitas jalan. PSC mendorong sistem transportasi yang lebih terpadu melalui penataan parkir, pengaturan kawasan PKL, rekayasa lalu lintas, dan peningkatan kualitas infrastruktur pejalan kaki.
Untuk banjir, yang didorong adalah sistem drainase berkelanjutan, mulai normalisasi saluran, sumur resapan, peningkatan kapasitas drainase hingga pelibatan warga menjaga kebersihan saluran. Sedangkan masalah sampah, pendekatannya diminta bergeser: bukan lagi sekadar mengangkut sampah menuju tempat pembuangan, tetapi mengelolanya sejak dari sumber.
Sementara stabilitas harga kebutuhan pokok diarahkan melalui penguatan distribusi pangan, pemantauan harga, cadangan pangan daerah, serta kerja sama antardaerah.
Untuk keamanan, PSC mendorong penguatan sistem berbasis masyarakat melalui revitalisasi poskamling, patroli kawasan rawan, teknologi pendukung, serta pelibatan pemuda dan komunitas.
“Benang merahnya satu. Jember tidak bisa menyelesaikan masalah kotanya satu per satu. Tapi harus saling berkaitan dan berkesinambungan,” tutur Deni.
Dia menjabarkan, membenahi transportasi tanpa membenahi drainase tidak cukup. Mengelola sampah tanpa menata ruang publik juga tidak cukup. Menguatkan keamanan tanpa melibatkan masyarakat pun sulit menghasilkan perubahan yang bertahan lama.
“Survei ini menunjukkan bahwa persoalan perkotaan di Jember saling berkaitan. Oleh karena itu, penyelesaiannya juga harus dilakukan secara terpadu,” ungkap Deni.
Survei tersebut melibatkan 187 responden yang berdomisili di Kaliwates, Sumbersari, dan Patrang. Pengumpulan data berlangsung sejak 15 Mei hingga 30 Juni 2026. PSC menggunakan metode non-probability sampling dengan purposive sampling dan membuka Open Call Responden untuk masyarakat yang memenuhi kriteria.
Kini, daftar masalahnya sudah ada. Lima masalah. Yang lebih penting, hubungan di antara kelimanya juga mulai terlihat. Tantangan berikutnya tinggal satu: apakah Jember akan menyelesaikannya satu per satu, atau mulai mengelolanya sebagai satu persoalan besar bernama kota? (*)